Breaking News

Refleksi Tahun Baru Hijriyah: Peran Aktif PKS dalam Pembelaan Keumatan


Jakarta  – Kalender Islam kembali mengalami pergantian tahun. 1 Muharam 1436 Hijriyah bertepatan dengan Sabtu, 25 Oktober 2014. Umat Islam merayakannya dalam berbagai kegiatan. Salah satunya bermuhasabah atau mengevaluasi diri, tidak hanya evaluasi pencapaian selama setahun yang lalu, tetapi juga menetapkan harapan pada tahun yang baru.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu muharam merupakan momen para kader dan simpatisan melakukan refleksi. Tidak hanya evaluasi kekurangan, tantangan dan pencapaian, tetapi juga menetapkan target-target demi peningkatan kualitas pelayanan umat. Terlebih khusus perjuangan para kader PKS di lembaga legislatif.

Selama tahun 1435 Hijriyah Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menghadapi beragam tantangan dalam usaha memperjuangkan kepentingan umat. Sebagaimana disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia, Jumat (24/10), bahwa selama memasuki akhir masa jabatan 2009-2014, banyak proses perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) jalan di tempat karena sulitnya rapat pembahasan mencapai kuorum atau ambang batas jumlah anggota yang hadir untuk sebuah pembahasan.

“Tahun 2013 merupakan masa-masa terakhir anggota dewan menjabat. Pada umumnya anggota sibuk dengan persiapan pemilu. Ini yang menjadi problem karena banyak anggota yang sudah ke daerah, dapil (daerah pemilihan –red) dan sebagainya. Kursi pun banyak yang kosong ketika rapat. Seringkali PKS lagi yang memenuhi. Tapi kan kebutuhannya kuorum untuk menyepakati suatu kebijakan,” jelas Ledia yang kini terpilih kembali dari dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi).

Ledia mengatakan bahwa di satu sisi kader-kader PKS di DPR selalu berusaha menyelesaikan amanah pembuatan kebijakan untuk kepentingan umat. Di sisi lain, amanah tersebut terhambat lantaran di setiap rapat anggota dewan, seringkali tidak mencapai kuorum. Bagi kader PKS di Senayan, situasi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi, sekaligus menguji kemampuan lobi.

“Nah, disini (proses lobi) yang dibutuhkan adalah hubungan baik. Dimana kami harus sering dan pandai melakukan lobi untuk mengajak rekan-rekan yang lain hadir rapat meski sebentar. Disinilah yang perlu effort tinggi dalam perjuangan di legislatif,” katanya.

Tidak hanya tantangan dari segi teknis, para kader PKS juga menghadapi tantangan dari segi substansi. Hal ini disebabkan pembuatan kebijakan tidak akan pernah lepas dari akomodasi kepentingan masyarakat. Tantangannya, kepentingan masyarakat Indonesia itu beragam.

“Kesulitan dalam penyusunan kebijakan adalah ketika semua pihak ingin diakomodasi. Sulit bagi kita kalau hanya melihat pertimbangan mayor dan minor. Faktor ini pula yang menjadi tantangan bagi teman-teman di legislatif,” ujar satu-satunya Srikandi PKS di Senayan ini.

Meskipun menghadapi beragam tantangan, Ledia Hanifa menyatakan PKS berhasil mengawal sejumlah kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Misalnya, soal hak umat Islam memperoleh produk halal.


Menurut Ledia yang sempat selama 3 tahun terakhir menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR, capaian Fraksi PKS merupakan hasil perjuangan selama setahun lalu ini beberapa yang cukup signifikan. Pertama, ujarnya, adalah dua undang-undang yang disahkan terkait soal kehalalan pangan. Diadalamnya ada , Revisi Undang Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pengesahan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pengesahan UU ini sangat bermanfaat untuk menjamin hak konsumen memperoleh daging hewan yang sehat terlindungi, dan UU JPH menjamin kehalalan produk pangan yang dikonsumsi umat Islam yang jumlahnya mencapai lebih dari 80% populasi orang Indonesia.
Ledia mengungkapkan, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa UU JPH ini mempersulit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dan berkembang. “Padahal sebaliknya, UU ini berusaha memacu para pengusaha UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Kehadiran mereka tetap diprioritaskan dengan bantuan dari APBN atau APBD. Sedangkan dari segi impor, bagi barang yang datang dari luar negeri, sudah ada MoU dengan Indonesia, namun tidak ada label halal-nya, maka harus diperiksa kembali,” jelas mantan Ketua Bidang Perempuan DPP PKS ini.
Tidak hanya hak umat memperoleh produk halal, masih banyak produk legislatif lain yang berhasil disahkan dari hasil kerja keras para kader PKS di parlemen. Seperti telah disahkannya UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Perlindungan Anak Hasil Revisi.
Itu, ujar Ledia, merupakan hasil perjuangan rekan-rekan di Komisi VIII saja. “Selain saya ada pula Raihan Iskandar (dapil Aceh), Mustafa Kamal (dapil Sumsel), Ade Barkah (dapil Jabar) dan Abdul Azis Suseno (dapil Jawa Timur). Sedangkan di komisi lain juga banyak pencapaiannya. Meskipun saya tidak hafal satu per satu, namun kami selalu jelas memihak kepentingan uamt dan bangsa. Prinsip ini terus kami pegang sehingga selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas,” ungkap anggota perempuan satu-satunya kini di FPKS DPR.
Berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai pada tahun selanjutnya, Ledia mengusulkan suatu inovasi berupa pembentukan badan khusus yang dapat mempermudah implementasi kebijakan di seluruh Indonesia. Usulan ini dilatarbelakangi belum adanya sinergisitas antara pusat dengan daerah. Ketika pusat mengesahkan suatu kebijakan, belum tentu diturunkan dalam peraturan yang tepat oleh pemerintah di daerah.

Ia menyontohkan UU Perlindungan Anak yang revisinya telah disahkan pada periode lalu harus diturunkan dalam bentuk perda atau peraturan lain yang lebih teknis di daerah. Hal ini menurutnya penting agar tercapai target perlindungan anak seluruh Indonesia. Sedangkan untuk saat ini belum ada sinergisitas yang diharapkan tersebut. “Saya berharap di tahun mendatang, partai - bisa dalam bentuk kerja sama antara DPP dengan fraksi - membentuk suatu badan khusus yang dapat membantu mengaitkan kebijakan di pusat dengan daerah. Hal ini penting untuk memastikan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera benar-benar tercapai,” tutupnya. (pks.or.id)

Tidak ada komentar