Latest News
Selasa, 08 September 2015

Antisipasi Kebakaran Hutan, Pemerintah Dinilai Lambat


Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IV Rofi Munawar memandang antisipasi kebakaran hutan dari pemerintah lambat, padahal beragam indikator penyebab alamiah maupun teknis telah diketahui sejak lama.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi dalam bulan Juli - November 2015 akan terjadi El Nino moderat sampai kuat menghampiri Indonesia. Kondisi ini, akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan yang semakin berkurang dan mundurnya periode musim penghujan 2015/ 2016 di beberapa wilayah

“Kebakaran hutan bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Kebakaran hutan tidak hanya terjadi karena faktor cuaca dan alam saja, ditenggarai namun merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi lahan,” ujar Rofi Munawar di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Pemerintah melalui Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan Tropical Landscape Summit beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, bencana kebakaran hutan disebabkan oleh ulah para perusahaan-perusahaan asing yang membuka lahan dengan cara membakar hutan. Adalah hal yang aneh bila ada pelaku yang di kemukakan tapi tidak ada yang di pidana. Pelaku kebakaran hutan yang tidak di hukum pidana menjadi akar masalah kebakaran hutan terus berulang setiap tahun.

Rofi mengatakan, tidak adanya tindakan pidana bagi korporasi pelaku kebakaran hutan, padahal pemerintah telah tegas dan mengetahui bahwa beberapa pelaku kebakaran hutan adalah perusahaan asing. Adapun, warga masyarakat hanya merupakan pelaku teknis dari perusahaan-perusahaan besar dalam menjalankan aktivitas membuka kebun dengan membakar, kata Rofi.

Rofi mendesak pemerintah, agar masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan baik secara langsung ataupun tidak harus mendapat pelayanan kesehatan maksimal dari pemerintah. Sebab ada faktor kelalaian negara dalam terjadinya bencana kebakaran hutan.

Selain itu pemerintah harus memperbanyak langkah preventif dalam mencegah kebakaran hutan pada musim kemarau. Peningkatan patroli pengawasan hutan dan sosialisasi ke warga yang lebih masif untuk tidak melakukan pembakaran hutan dalam aktifitas membuka lahan, ujar Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini juga mempersoalkan kebakaran hutan dan kabut asap yang terus berulang setiap tahun, seharusnya dapat diselesaikan melalui langkah-langkah pencegahan dan monitoring secara kontinyu oleh semua pihak, termasuk komunitas ASEAN.

Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengenai polusi asap lintas batas menyepakati perjanjian mengikat secara hukum untuk kerjasama dalam hal pencegahan dan pemantauan. Karenanya langkah yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan keseriusannya dalam penanggulangan deforestasi, kebakaran hutan dan asap lintas batas pada khususnya.

Menurut Rofi, tindakan tegas di perlukan untuk menghentikan dampak buruk kebakaran hutan seperti polusi udara, gangguan pernafasan, terganggunya aktifitas masyarakat, terhentinya laju ekonomi dan rusaknya hutan sebagai peyangga ekosistem kehidupan.

“Negara ASEAN harus bersatu hadapi kebakaran hutan untuk memastikan solusi mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan,”katanya. [viva]
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Antisipasi Kebakaran Hutan, Pemerintah Dinilai Lambat Rating: 5 Reviewed By: Nardi Papua