Latest News
Selasa, 08 September 2015

Hidayat Nur Wahid: Daerah Perlu Mendapat Bagian Pajak Ekspor CPO

Pemerintah pusat hendaknya memberikan bagi hasil pajak eksor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit kepada pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi pemerintah dan rakyat Kota Dumai, Riau.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat meninjau pelabuhan milik Pelindo I di Dumai bersama Anggota Komisi IX DPR Chairul Anwar, dan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Dumai, Muhammad Ikhsan dan Yanti Komala Sari. Peninjauan dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Hidayat di Kota Dumai dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Minggu (6/9).

“Wajar jika Dumai mendapat bagian dari pajak ekspor CPO, karena ekspor CPO terbesar dilakukan dari Pelabuhan Dumai,” terang Hidayat.

Menurut Hidayat, pembagian itu merupakan bagian dari pelaksanaan sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, infrastruktur jalan di Dumai, khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya banyak yang rusak akibat dipakai untuk mengangkut produk CPO dan turunannya.

“Jadi kalau Dumai mendapat bagian dari pajak ekspor CPO ini baru adil,” imbuh dia.

Sebelumnya, Muhammad Ikhsan menyampaikan aspirasi warga Dumai, yang menginginkan pembagian hasil pajak ekspor CPO. Menurut dia, sangat wajar jika Pemerintah Daerah Dumai menerima sebesar 20 persen pajak ekspor itu. Selama ini ekspor CPO dikenakan pajak sebesar US$50 per ton.

Ikhsan menyampaikan, sekitar 50 persen dari total ekspor CPO Indonesia yang sebesar 21,76 juta ton pada tahun 2014 dilakukan dari pelabuhan Dumai. Dan hingga kini, Dumai belum mendapatkan apa-apa dari hasil ekspor CPO itu. Padahal infrastruktur jalan di Dumai rusak, dan udara Dumai acap tercemar akibat kabut asap dari kebakaran lahan. (pks.id)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Hidayat Nur Wahid: Daerah Perlu Mendapat Bagian Pajak Ekspor CPO Rating: 5 Reviewed By: Nardi Papua