banner 728x250

STADIUM GENERAL PKS PAPUA: LANDASAN KONSTITUSI POLITIK DAN PEMAHAMAN BUDAYA SEBAGAI BEKAL CALON PEMIMPIN DAERAH DI PAPUA

banner 120x600
banner 468x60

Perhelatan demokrasi di Indonesia selalu menjadi pembahasan menarik baik dalam ruang lingkup akademis terutama di ranah politik. Banyak hal yang masih harus dikaji untuk mencapai kesempurnaan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia dengan segala bentuk keragaman suku dan bangsanya. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum dilakukan dengan memungut suara terbanyak dan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “mencoblos”. Namun, pada faktanya, tidak semua daerah memiliki cara yang sama untuk proses pemilihan. Ketidakseragaman ini, khususnya di Papua, yang menggunakan sistem noken sebagai cara pemilihan dan perhitungan surara, telah diatur dalam putusan MK No. 14/ PHP.D.XI/2013 mengenai syarat penggunaan system noken. Pada kegiatan sekolah kepemimpinan partai yang diadakan DPW PKS Papua (19-20 Oktober 2021), topik tersebut dibahas secara komperhensif dalam dua materi berbeda yang disampaikan oleh Dewan kehormatan penyelenggara pemilu provinsi papua, Jamaludin Lado Rua, S.H., M.H dan Julianus Septer Manufandu, S.St., M.H., yang merupakan tokoh LSM dan HAM di Tanah Papua. Guna menyeragamkan pemahaman para peserta, pertama-tama dijelaskan bahwasanya Papua sebagai salah satu daerah yang memiliki pemerintahan yang bersifat khusus/ istimewa yang diatur oleh undang-undang, serta bagaimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat kaum adat dan hak-hak tradisionalnya, yang tertera pada Pasal 18 UUD NRI 1945. Berikutnya mengenai landasan pemilu di Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang UU 1945 Pasal 22 E tentang pleaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.  Serta, pemilihan gubernur, bupati dan walikota atau kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis tertera pada pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945. Sistem noken merupakan sistem yang digunakan sejak tahun 2009 untuk memudahkan pemilihan dan perhitungan calon presiden serta anggota legislatif. Dimana system ini jika dibandingkan dengan system pemilihan biasa perbedaan suara yang sah dan tidak sah sangat sedikit, sehingga dianggap sesuai untuk beberapa daerah di Papua khususnya daerah pedalaman. Dalam prosesnya sistem noken mengalami beberapa kendala yang perlu dievaluasi seperti administrasi, varian sistem noken yang berbeda dan tidak adanya sanksi hukum bagi pelanggaran juknis (petunjuk teknis). Hal ini masih menjadi titik perhatian banyak pihak untuk diselesaikan. Selain mengetahui latar belakang konstitusional di Papua, peserta juga di bekali dengan pengetahuan mengenai faktor social budaya yang mempengaruhi kerangka politik dan kepemimpinan di daerah Papua. Kepemimpinan erat hubungannya dengan pembangunan masyarakat, dimana ada beberpa hal yang perlu dipersiapkan untuk pembentukannya. Pertama calon pemimpin harus terlebih dahulu memahami tentang sosio kultural khusunya orang Papua guna mengenal kekuatan dan kendala yang terdapat di masyarakat. Melalui pengetahuan yang baik dan benar, sasaran kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana dengan baik  menuju suatu masyarakat yang maju dan sejahtera.Secara singkat, profil masyarakat papua yang mendiami Tanah Papua di bagi menjadi dua berdasarkan daerah tempat tinggalnya yakni daerah pegunungan dan wilayah pesisir dimana kedua wilayah ini memiliki karakteristik penduduk yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir relatif lebih sering berinteraksi dengan masyarakat luar sehingga dianggap lebih maju, sedangkan masyarakat di wilayah pegunungan perlu mendapatkan perhatian serius karena di dalamnya terdapat banyak daerah terpencil dan terisolir.Selain dua kelompok daerah tersebut, banyak yang tidak mengetahui keragaman suku yang ada di Pulau papua. Diantaranya kelompok etnik (etnic Group)/suku-bangsa yang terdiri dari 262 (indikator: bahasa, teritorial dan budaya/adat istiadat ) contoh: etnik Mooi, etnik Sentani, etnik Lani,etnik Maybrat, etnik Asmat, etnik Biak, etnik Waropen, etnik Marind Anim, etnik Wamesa dllTerlepas dari perbedaan karakteristik kedua kelompok masyarakat tersebut, kedua daerah ini memiliki potensi besar untuk eksploitasi sumber daya alam, sehingga perlu diperhatikan dengan cermat ketika berbagai pihak akan melakukan pengembangan wilayah, yakni dengan cara menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik dan prinsip bioekoregion (sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2007). Harapannya, dengan diadakannya Sekolah Kepemimpinan Partai oleh PKS di Papua bisa menjadi bekal bagi para calon pemangku kebijakan di Papua. Selain itu,program pembangunan apapun, baik bentuk dan asalnya harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan keanekaragaman budaya penduduk PAPUA dan Lingkungan Ekologi di Tanah Papua. ( bat)

banner 325x300