Seberapa besar kepuasan kita sebagai masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, merupakan penilaian yang hanya kita sendiri yang menentukan. Mudahnya seperti ini, siapapun bisa mengakses presentase kepuasan masyarakat hanya dengan mengetik di sistem pencarian. Baru-baru ini hasilnya tidak mengejutkan, tapi tetap masih harus dipertanyakan dimana lebih dari 50% kinerja pemerintah adalah memuaskan.
Ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan sebelum memvalidasi angka tersebut, walaupun angka-angka tersebut keluar dari lembaga riset atau media tertentu. Seperti, apakah dengan hasil tersebut sudah dapat merepresentasikan kepuasan masyrakat secara umum? Jika di evaluasi, mengapa ada sejumlah presentasi masyarakat yang tidak puas?
Secara umum, di Negara manapun ada yang dikenal dengan konsep check and balance, yang secara sederhana diartikan sebagai konsep untuk evaluasi dan keseimbangan. Konsep ini bisa diterapkan dimana saja sperti kelompok masyarakat, organisasi bahkan sebuah negra, baik secara sadar maupun tidak.
Secara alami, manusia punya kemampuan untuk mengoreksi sesuatu yang akhirnya suatu aktivitas akan menjdi lebih baik, atau sedidaknya diterima oleh kalangan yang lebih luas dan merata. Sebagai contoh, dalam masyarakat, kecendrungan untuk untuk pro atau kontra terhadap suatu kondisi di lingkungan sekitar, adalah hal yang wajar. Karena dalam masyarakat terdapat berbagai elemen masyarakat yang membuat mereka bervariasi, baik dari tingkat pendidikan, ekonomi dan status di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, akan sangat mungkin terjadi suatu koreksi terhadap keputusan atau kebijakan apapun yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.
Mari kita sedikit bergeser ke skala yang lebih besar, yakni negara. Negara pun memiliki sistem check and balance, dan untuk mengetahui nya denga cepat dan sederhana adalah dengan melihat dukukan politik dari partai-partai yang ada di Indonesia. Mungkin ini tidak terdengar asing, namun hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dari sekian partai di Indonesia, yang memilih peran sebagai oposisi. Apa artinya?
Agar lebih sederhana, mari kita pikirkan sejenak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi akhir-akhir ini. Coba bayangkan, jika saja PKS menjadi proposisi, berarti tidak ada partai yang perduli harga minyak naik atau turun, tidak ada satu partai pun yang peduli dengan UU tenaga kerja yang menguntungkan Tenaga kerja asing, atau baru-baru ini mengenai pencairan dana JHT (Jaminan Hari Tua). Tidak hanya ini, beberapa aturan baru lainnya yang terkesan membantu masyarakat, namun sebaliknya jika dianalisa lebih dalam hanya akan merugikan masyrakat. Hal ini akan terjadi, jika semua partai termasuk, PKS, dalam skenario ini juga ikut mendukung aturan-aturan pemerintah.
Namun pada kenyataan tidak dan kerugian bagi masyarakat adalah nyata. Terlihat dari bagaimana Pemerintah di 2021 mempertimbangkan pengesahan RUU omnibus Law, yang hanya di tentang oleh PKS.
Sekarang, mari kita bergeser kembali ke ruang lingkup lebih kecil, yakni Kota. PKS sebagai partai korektor memiliki karakteristik yang khas dalam menangani isu-isu yang dampaknya menasional, yang artinya dampak aturan atau kebijakan tidak hanya dirasakan oleh masyarajat di pulau jawa pada umumnya namun salah satunya di Jayapura. Hanya saja, para tokoh atau masyarakat di daerah ini kurang terekspos kepada media, respon apa yang ditunjukkan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
Pada hari kamis (24/2) PKS Kota Jayapura bertemu dengan tokoh penting di Jayapura, yakni KH. Zulhan Ma’mun, selaku Ketua MUI Kota Jayapura membicarakan banyak hal mengenai saran, pesan dan kesan mengenai gerak PKS Jayapura di Masyarakat.
Melihat respon masyarakat saat ini, sangat susah untuk mengukur apakah adanya perubahan-perubahan aturan memepengaruhi kesejahteraan hidup mereka. Sebagai ketua MUI Kota Jayapura, KH. Zulhan mengungkapkan jelas adanya ketidakseimbangan antara aturan dan realita yang harus diterima masyarakat. Terlebih lagi, tidak semua masyarakat diseluruh Indonesia, apalagi di Kota Jayapura memiliki kapasitas dan akses yang sama dalam menunjukkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah.
Beliau mengapresiasi PKS sebagai satu-satunya partai yang secara terang-terangan memperjuangkan kebenaran walaupun kenyataan nya pahit. Selain itu, Ketua MUI Kota Jayapura juga menyampaikan tentang mendirikan negara yang kuat dan berdaulat yakni dengan cara kolaborasi ilmu para ulama, keadilan para penguasa dana kerjasama antara ulama dan umara.
Masukan ini ditujukan karena melihat realita, ada salah satu elemen yang tidak berimbang dalam misi mendirikan negara yang kuat.
Melihat kenyataan ini, KH. Zulham Ma’mun kepada PKS khususnya di Jayapura agar tetap konsisten menjalin hubungan keummatan. Tujuannya sederhana, yakni terlepas dari perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan, sinergi harus tetap dijalanlan. Silturahmi keumatan ini, menurut KH. Zulham Ma’mun, berpotensi untuk membangun sinergi dengan pemerintah setempat.
Tidak hanya tokoh muslim setempat, PKS Jayapura pun berencana untuk membuka ruang diskusi kepada para pemuka agama seperti pimpinan GKI (Gereja Kristen Indonesia) di Jayapura, untuk melihat perspektif lain dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Jayapura. (BAT)
