Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara mengenai polemik ‘Anggaran Siluman’ antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang suhunya kian memanas.
Berikut Kultwit #SaveAPBD_DKI yang disuarakan Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Jumat (6/3/2015).
Kita harus dorong keterbukaan…agar korupsi hilang…#SaveAPBD_DKI
Sangat mungkin ada permainan anggaran maka jangan ditutup masalah ini. #SaveAPBD_DKI
Buka semua proses ke publik agar ada akuntabilitas dan pengawasan publik di kemudian hari. #SaveAPBD_DKI
Jangan percaya opini..percayalah proses penyelidikan resmi. #SaveAPBD_DKI
Angket Dan penyelidikan KPK dan POLRI adalah instrumen resmi. #SaveAPBD_DKI
Kalau media hanya bisa tunjuk satu PT dengan alamat palsu. Tapi penyelidikan resmi bisa buka semua segi. #SaveAPBD_DKI
Mulailah mempercayai lembaga2 yang kita tunjuk dan kita gaji.supaya ada arti demokrasi..#SaveAPBD_DKI
Untuk itulah kita berkonstitusi…sebab kalau tidak opini bisa jadi tirani. #SaveAPBD_DKI
Pada akhirnya Indonesia adalah negara hukum…berdasar Pancasila dan UUD45..#SaveAPBD_DKI
Semua proses ada tahapannya dan tahapan itu ada dasar hukumnya..yang menyimpang pasti ketahuan. #SaveAPBD_DKI
Terutama anggaran…menarik karena #ahok mendasarkan pada e-budgeting .#SaveAPBD_DKI
Hanya Pemerintah (eksekutif) yang boleh mengusulkan APBN/APBD .DPR/D hanya ikut membahas #SaveAPBD_DKI
Dalam pembahasan itulah muncul perbedaan paham dan lobby. Itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI
Setelah lobby dan kompromi maka lahirlah kesepakatan…kesepakatan itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI
Sebab meski hanya eksekutif yang punya hak mengajukan Rancangan APBD tapi persetujuan dilakukan bersama. #SaveAPBD_DKI
Maka dari itu tidak mungkin ada APBD dua versi…versi Pemda dan atau versi DPRD itu mustahil..
#SaveAPBD_DKI
Sekarang ada dua versi…dan Ahok telah menuduh bahwa yg versi DPRD ada dana siluman. #SaveAPBD_DKI
Tentu DPRD marah karena semua rapat anggaran dilakukan terbuka dan setiap halaman ada pengesahan. #SaveAPBD_DKI
Dalam tradisi legislasi..termasuk legislasi APBD pasti ada lembar pengesahan…#SaveAPBD_DKI
San apa yang telah ditandatangani bersama adalah yang sah…itu syarat UU..#SaveAPBD_DKI
Kalau ada perencanaan yang menyimpang…gubernur masih punya kuasa menggagalkan. #SaveAPBD_DKI
Tapi justru..”persetujuan bersama” dalam bahasa UU untuk menjamin agar anggaran APBN/D aspiratif. #SaveAPBD_DKI
Eksekutif boleh mengatakan bahwa kami yang legal atau benar…tapi untuk apa rakyat memilih DPRD?#SaveAPBD_DKI
Bukankah rakyat berkata dalam kotak suara, “He, aku pilih kamu jadi anggota DPR/D agar mengawasi uang besar…#SaveAPBD_DKI
Dan uang besar itu dibelanjakan oleh eksekutif…sejak perencanaan diawasi agar aspiratif..#SaveAPBD_DKI
APBD dKI adalah APBD terbesar SE Indonesai…73,8 Trilyun rupiah…#SaveAPBD_DKI
NTB kampung saya yg penduduknya setengahnya DKI APBD-nya kurang Rp. 3 Trilyun. #SaveAPBD_DKI
APBD DKI sekitar 26 kali APBD NTB sementara penduduknya hanya 2 kali lipat…#SaveAPBD_DKI
Maka marilah kita terbuka dan bertanggung jawab…#SaveAPBD_DKI
Proses penyelidikan Harus dibuka…#SaveAPBD_DKI
Tuduhan maling dan rampok harus dibuktikan…#SaveAPBD_DKI
Jangan ada dusta di antara angka dan data-data…#SaveAPBD_DKI
Mari bersatu selamatkan uang rakyat…#SaveAPBD_DKI
