Komisi I DPR menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pertahanan
untuk membahas pagu anggaran dan sejumlah isu strategis, antara lain
rencana pembentukan Badan Cyber Nasional.
“Usulan rapat
dilakukan tertutup dikarenakan banyak pembahasan dalam pendalaman yang
sifatnya sensitif,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di ruang
rapat Komisi I, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (21/9).
Mahfudz
sempat memberikan gambaran mengenai agenda Raker itu, yang menjadi
bahan pendalaman bagi anggota Komisi I DPR, sebelum dirinya memutuskan
rapat dilakukan tertutup.
Dia mengatakan, akan dibahas terkait
pengurangan anggaran Kemhan dan TNI dalam pagu anggaran 2016, yaitu
menurun senilai Rp7 triliun.
“Isu kebijakan pertahanan di dalam
mengantisipasi dinamika politik di dalam kawasan kita, khususnya Laut
Tiongkok Selatan,” ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, tensi
ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat, dan perlu pembelajaran
secara geopolitik dan sisi pertahanan.
Selain itu, menurut dia,
bagaimana soal kebijakan kerja sama dengan negara sahabat, karena di era
Komisi I DPR sebelumnya menilai perlu penguatan kerja sama.
“Sejak
periode Komisi I sebelumnya sudah dicanangkan, perlu dilakukan
penguatan dengan para negara sahabat secara strategis,” katanya.
Selain itu, menurut dia, akan didiskusikan mengenai rencana pembentukan Badan Cyber Nasional, yang dilakukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurut dia, Kemhan sudah sejak lama membentuknya dengan nama cyber defence sehingga Komisi I DPR RI perlu mendapatkan pandangan Kemhan.
Raker itu dipimpin Mahfudz Siddiq dan dihadiri Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu. (Antara)
