Dalam rangka meningkatkan
kinerja partai, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Papua mulai melaksanakan rencana dan evaluasi program kerja berbasis online.
kinerja partai, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Papua mulai melaksanakan rencana dan evaluasi program kerja berbasis online.
Guna menyukseskan program
tersebut, Sabtu (15/10/2016) para sekretaris bidang di pengurusan DPW PKS Papua
dan sekretaris-sekretaris DPD PKS Kabupaten/Kota se-Papua mengikuti kegiatan Workshop Monitoring Evaluasi
Program Kerja 2016 dan Bimtek Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahunan (RPAT)
2017 di Hotel Cityhub Abepura, Jayapura.
tersebut, Sabtu (15/10/2016) para sekretaris bidang di pengurusan DPW PKS Papua
dan sekretaris-sekretaris DPD PKS Kabupaten/Kota se-Papua mengikuti kegiatan Workshop Monitoring Evaluasi
Program Kerja 2016 dan Bimtek Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahunan (RPAT)
2017 di Hotel Cityhub Abepura, Jayapura.
“Pada kegiatan ini setiap
sekretaris bidang di DPW PKS Papua dan sekretaris DPD PKS Kabupaten/Kota se-Papua
dibimbing bagaimana melakukan input data rencana kerja dan evaluasi secara
online,” ungkap Sekretaris DPW PKS Papua, Dadi Waluyo, S.Pd yang langsung bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan ini.
sekretaris bidang di DPW PKS Papua dan sekretaris DPD PKS Kabupaten/Kota se-Papua
dibimbing bagaimana melakukan input data rencana kerja dan evaluasi secara
online,” ungkap Sekretaris DPW PKS Papua, Dadi Waluyo, S.Pd yang langsung bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan ini.
Sementara itu, Ketua DPW PKS
Papua, Kusmanto, SH, MH dalam sambutan pembukaan kegiatan mengatakan bahwa berpartai
adalah salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.
Papua, Kusmanto, SH, MH dalam sambutan pembukaan kegiatan mengatakan bahwa berpartai
adalah salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.
“Kita berpolitik ini adalah dalam rangka beribadah
kepada Allah. Politik bagi kita adalah salah satu sarana kita berdakwah. Setelah
dikaji ternyata politik ini sangat efektif untuk melakukan suatu perubahan
dibandingkan dengan sarana yang lainnya,” ungkap Kusmanto.
kepada Allah. Politik bagi kita adalah salah satu sarana kita berdakwah. Setelah
dikaji ternyata politik ini sangat efektif untuk melakukan suatu perubahan
dibandingkan dengan sarana yang lainnya,” ungkap Kusmanto.
Menurut Kusmanto, ketika kita
di luar parleman dan mau melakukan perubahan maka kita melakukan demonstrasi, melakukan
orasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita bukan lembaga yang diamanahi
secara undang-undang untuk melakukan perubahan secara konstitusi. Yang kita
lakukan seperti itu, manyampaikan aspirasi, bahkan demonstrasi.
di luar parleman dan mau melakukan perubahan maka kita melakukan demonstrasi, melakukan
orasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita bukan lembaga yang diamanahi
secara undang-undang untuk melakukan perubahan secara konstitusi. Yang kita
lakukan seperti itu, manyampaikan aspirasi, bahkan demonstrasi.
“Berbeda dengan ketika kita
terjun di bidang politik. Politik ini secara hukum dilindungi oleh
undang-undang dan itu adalah amanat undang-undang. Maka, perjuangan kita adalah
legal dan formal, insya Allah. Dan, siapa pun tidak bisa membantah itu. Maka di
sinilah kita sepakat dengan dakwah siyasi yang saat ini kita lakukan ini.
Harapan kita dengan siyasi ini kita akan melakukan lompatan-lompatan yang lebih
besar,” tambahnya.
terjun di bidang politik. Politik ini secara hukum dilindungi oleh
undang-undang dan itu adalah amanat undang-undang. Maka, perjuangan kita adalah
legal dan formal, insya Allah. Dan, siapa pun tidak bisa membantah itu. Maka di
sinilah kita sepakat dengan dakwah siyasi yang saat ini kita lakukan ini.
Harapan kita dengan siyasi ini kita akan melakukan lompatan-lompatan yang lebih
besar,” tambahnya.
Kusmanto mencontohkan, saat
ini kita berada di legislatif, baik di DPR Kabupaten, provinsi maupun di pusat
dapat menjalankan salah satu fungsi kita yaitu membuat regulasi, perda kalau di
kabupaten dan provinsi. Ketika ada situasi, ada perubahan-perubahan yang kita
perlu membuat payung hukum. Tentu inilah peran kita. Coba kalau kita tidak di
parlemen. Paling kita hanya menyuarakan aspirasi, atau kita demontrasi kalau
aspirasi kita tidak didengar. Tetapi ketika kita di parlemen kita bisa
menjalankan hak kita, hak legislasi.
ini kita berada di legislatif, baik di DPR Kabupaten, provinsi maupun di pusat
dapat menjalankan salah satu fungsi kita yaitu membuat regulasi, perda kalau di
kabupaten dan provinsi. Ketika ada situasi, ada perubahan-perubahan yang kita
perlu membuat payung hukum. Tentu inilah peran kita. Coba kalau kita tidak di
parlemen. Paling kita hanya menyuarakan aspirasi, atau kita demontrasi kalau
aspirasi kita tidak didengar. Tetapi ketika kita di parlemen kita bisa
menjalankan hak kita, hak legislasi.
Selain itu, ungkap Kusmato, kita
bersama pemerintah bisa membuat perda APBD, menentukan anggaran. Manakah
kira-kira anggaran yang berpihak pada masyarakat. Ini peran kita. Beda kalau
kita tidak ada di parlemen ataupun eksekutif.
bersama pemerintah bisa membuat perda APBD, menentukan anggaran. Manakah
kira-kira anggaran yang berpihak pada masyarakat. Ini peran kita. Beda kalau
kita tidak ada di parlemen ataupun eksekutif.
“Demikian pula kita di DPR punya
fungsi mengawasi. Itulah saya kira sejumlah hal yang menjadi pertimbangan kita
mengapa kita mendeclare menjadi partai politik. Harapan kita, semakin banyak lompatan
yang bisa kita lakukan untuk berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
fungsi mengawasi. Itulah saya kira sejumlah hal yang menjadi pertimbangan kita
mengapa kita mendeclare menjadi partai politik. Harapan kita, semakin banyak lompatan
yang bisa kita lakukan untuk berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
