Anggota Komisi Energi Iskan Qolba Lubis mempertanyakan Pemerintah terkait tidak adanya road map
dalam pembangunan kelistrikan. Menurut Iskan, dengan tidak adanya road
map seperti yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),
menyebabkan setiap rezim pemerintahan dapat membuat program sesuai
kepentingannya tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi sebelumnya.
“Di bidang kelistrikan, Pemerintah belum punya road map
yang jelas sehingga terkesan tidak konsisten dalam menerapkan berapa
semestinya target pembangkit di tanah air,” kata Iskan di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Iskan menambahkan dengan
tidak adanya road map tersebut mengakibatkan simpang siurnya target
pembangunan pembangkit yang terjadi di dalam pemerintahan itu sendiri.
“PLN dan Menteri ESDM tetap yakin bisa 35.000 MW hingga 2016, tapi Menko
Maritim hanya yakin 16.000 MW,” lanjut Polisiti Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Pemerintah,
menurut Iskan, seharusnya juga menjelaskan apa saja rincian target
pembangunan pembangkit listrik masa kepemimpinan Jokowi-JK. Oleh karena,
menurut Iskan, masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa target 35.000 MW
tersebut sebenarnya merupakan penggabungan dari sisa-sisa pembangkit
masa rezim Presiden SBY yang belum selesai. “Jadi bukan murni
direncanakan Pemerintah Jokowi – JK,” tegas Iskan.
Iskan berharap
dengan adanya program pembangkit listrik ini, pemerintah dapat
menyeimbangkan porsi antara PLN dengan swasta, yaitu IPP (Independence Power Producer).
“Perlu perimbangan porsi pembangkit IPP dan PLN, karena bisa jadi tidak
hanya merugikan keuangan PLN tapi juga keuangan Negara,” tutup Iskan. (pks.id)
