Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Jazuli Juwaini
mengatakan Koalisi Merah Putih tidak pernah mengganggu program atau
kebijakan pemerintah di parlemen, namun selama ini justru mendukung yang
pro-rakyat.
“Selama ini KMP tidak pernah mengganggu pemerintah
dan mana kebijakan prorakyat pemerintah yang diganggu KMP? Tidak ada,”
katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (3/9).
Dia menilai
tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait persaingan di parlemen
karena KMP berpandangan selama pro-rakyat maka akan didukung. Menurut
dia, KMP pernah tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena dinilai tidak
pro-rakyat.
“Misalnya BBM naik lalu KMP protes karena ada cara lain untuk menekan defisit selain dengan menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Jazuli
mengaku kaget dengan keputusan PAN yang menyatakan keluar dari KMP
tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena, menurut dia, lebih elok apabila
semuanya dilakukan dengan komunikasi yang baik terutama kader PAN pernah
diusung KMP menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2014.
“Atas
nama KMP memang saya agak kaget karena tiba-tiba PAN keluar dari KMP.
Lebih elok karena kita memiliki kepentingan untuk mengokohkan kekuatan
bangsa, salah satunya dengan komunikasi,” katanya.
Dia menilai
keberadaan dua koalisi, KMP dan KIH, bukan untuk menang-menangan atau
kalah-kalahan namun KMP memiliki misi menjalankan perimbangan. Jazuli
mengatakan KMP tidak memiliki keinginan untuk menghambat pembangunan
yang dilakukan pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintahan.
“Kami
akan mendukung program pemerintah yang pro-rakyat. Buktinya beberapa
event besar KMP dukung misalnya pembahasan APBN Perubahan 2015,”
ujarnya.
Selain itu dia menilai masuknya PAN ke KIH tidak bisa
menjamin perbaikan ekonomi karena hal itu tidak terkait dengan
bergabungnya sebuah partai dari satu koalisi ke koalisi lain. Menurut
dia, urusan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga
stabilitasnya, misalnya para menteri tidak saling serang.
“Kalau
para menteri di pemerintahan saling serang, maka kepercayaan publik dan
pengusaha tidak ada sehingga menjadi masalah,” ujarnya.(Republika)
